Pami Minta Oknum KPK Jangan Mulut “Ember”

Berita Nasional - Berita Teraktual - Bitung - Bolmong - Bolmut - Bolsel - Boltim - Daerah - Hotnews - Kotamobagu - Manado - Minahasa - Minsel - Mitra - Sangihe - Sitaro - Talaud - Tomohon

IMG-20170314-WA0003

Minahasa, (torangpberita.com) – Ketua Umum Pelopor Angkatan Muda Indonesia ( PAMI) ,” Romy Rumengan mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membongkar kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik.

” Dugaan Korupsi e-KTP ini, dinilai sebagai pengkhianatan terbesar Politikus dan Pejabat Negara kepada rakyat,” kata aktivis ini dalam keterangan tertulisnya, Minggu 12 Maret 2017.

“Kata, Rumengan , korupsi e-KTP yang diduga merugikan keuangan Negara senilai Rp2,3 triliun, sudah melanggar sumpah Pejabat Negara. Korupsi ini membuktikan  rendahnya martabat seorang pejabat  dengan tidak ada rasa berdosa terhadap rakyat dan telah   mempengaruhi kinerja dalam proses  pelayanan program  e-KTP.

“Sehingga  layanan e-KTP menjadi buruk dan mengakibatkan gagalnya program single identity number,” ucapnya.

Dikatakannya, sumber utama korupsi adalah berawal dari  perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sangat buruk. “Mafia anggaran mendominasi proses dan mengintervensi hasil keputusan.

” lanjut Rumengan, setau saya Mahkamah Konstitusi (MK) sudah pernah mengusulkan atau mungkin sudah memutuskan yang mana DPR tidak lagi diperbolehkan membahas anggaran hingga satuan tiga, kenyataannya masih, belum, atau diabaikan . Hal inilah  yang menjadi modus bajakan anggaran negara.

”  Damayanti dan I Putut Sudiartana dengan kasus e-KTP kembali mengingatkan kita, mafia anggaran di DPR masih ada, walaupun sudah tidak boleh membahas sampai satuan tiga,” jelasnya.

Selain itu, Pria yang dikenal vokal ini mengkritisi  adanya dugaan keterlibatan”  oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan pemeriksaan atau audit terhadap pengelolaan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010.
Dengan status penilaian yang ada, sehingga mengisyaratkan tak ada indikasi awal korupsi dalam kasus tersebut.

Dalam berkas dakwaan, jaksa KPK menyatakan ada dugaan salah satu auditor BPK menerima uang senilai Rp80 juta.
Kemudian, ia juga menyesalkan adanya dugaan aliran dana korupsi e-KTP kepada oknum Bappenas. Ini menunjukkan proses perencanaan anggaran yang tak sesuai prioritas.

“Kata Romy, seharusnya ” Presiden Jokowi harus segera mengeluarkan PP Integrasi Perencanaan dan Penganggaran, agar tidak terjadi mega kasus seperti e-KTP lagi.

Dalam kasus korupsi e-KTP, KPK baru menetapkan dua tersangka yang saat ini menjadi terdakwa di proses persidangan. Para terdakwa, yaitu mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri.

Kedua terdakwa, yakni mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Ditjen Dukcapil Sugiharto.

“Rumengan juga tidak sepaham  oknum” Pemimpin KPK untuk tidak memanfaatkan situasi politik Bangsa dalam menangani kasus Korupsi. Baiknya lembaga ini fokus, jangan melontarkan pernyataan pernyataan yang cenderung membuat” kegaduhan terhadap publik. Sehingga memberi kesan Oknum tersebut mulutnya” seperti ember.” tegas Romy.

(Jonly bamz)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top